nusakini.com-Jakarta- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Thahjo Kumolo mengapresiasi Kementerian Agama dalam menanggulangi radikalisme di kalangan ASN. 

“Kami mengapresiasi atas ketegasan, keterbukaan Bapak Menteri Agama dalam menanggulangi radikalisme dikalangan ASN,” demikian disampaikan Thahjo dalam acara Launching Aplikasi ASN No Radikal dan Webinar dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-75 Tahun di Jakarta. 

“Beliau darahnya adalah darah sapta marga, sumpah prajurit dan setiaan pada negara,” lanjutnya, Rabu (02/09). 

Hadir Menteri Agama Fachrul Razi, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan akademisi Gumilar R. Somantri, pejabat eselon I dan II Kemenpan RB, serta para pejabat kepegawaian daerah yang hadir melalui webinar. 

• Kemenag Rumuskan Pengembangan Karier Perencana dengan Sistem Merit
• Wamenag Ajak ASN Teladani Akhlak Rasul dalam Pelayanan Publik
• Bantah Tuduhan Mangkir, Kemenag: Gus Men Hadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian
• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat

Dalam acara yang dihelat oleh KemenpanRB, Thahjo menegaskan bahwa birokrasi harus terbebas dari radikalisme. “Dalam usia Indonesia yang ke-75, harusnya sudah selesai dengan hal yang demikian itu,” ungkap MenpanRB. 

Dalam acara yang sama, Menteri Agama Fachrul Razi yang didapuk sebagai narasumber bicara tentang pentingnya membangun good governance dan moderasi beragama. 

Menurut Menag, dalam banyak kasus, radikalisme terjadi karena ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kewajiban dari pemerintah adalah membangun pemerintahan yang baik, agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. 

Menag juga meminta kepada para pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah untuk terus menggaungkan moderasi beragama. 

“Ingat, yang dimoderatkan adalah cara kita beragama, bukan agamanya. Kita harus bersikap moderat dalam bersosialisasi dengan orang lain dengan agama yang berbeda atau dalam satu agama tapi memiliki pandangan berbeda,” kata Menag. (p/ab)